DARI BELA NEGARA HINGGA KESEJAHTERAAN RAKYAT, YUSRI YUNUS SOROTI PESAN STRATEGIS KOMSOS TNI DI MAKASSAR
MAKASSAR — panjikita.id Kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI dengan Keluarga Besar TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.
Kegiatan yang diselenggarakan Mabes TNI tersebut berlangsung pada Kamis (8/10/2026), pukul 08.00 WITA, di Ballroom Hotel Horison Ultima, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, dan dihadiri perwakilan TNI, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mitra TNI, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat.
Mengusung tema “Sinergitas Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia Maju dan Berdaulat,” kegiatan ini menghadirkan dua materi utama. Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan materi “Bela Negara, dari Perjuangan Kemerdekaan Menuju Ketahanan Indonesia.” Sementara itu, akademisi Universitas Hasanuddin, Prof. H. Adi Suryadi Culla, M.A., membawakan materi “Tantangan Perwujudan Program Asta Cita: Quo Vadis?”
Yusri Yunus: Bela Negara Harus Diwujudkan Secara Nyata
Salah seorang peserta, Yusri Yunus, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Sulawesi Selatan, menyoroti pentingnya bela negara yang diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari kepatuhan terhadap hukum hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Yusri merupakan salah satu alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Wolter Mongisidi Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang tersebut menjadi bagian dari pengalamannya dalam memahami kedisiplinan, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa.
Perlu ditegaskan, uraian mengenai pandangan Yusri dalam pemberitaan ini merupakan refleksi pribadinya atas materi dan substansi kegiatan Komsos TNI, bukan kutipan pernyataan yang disampaikan langsung dalam forum diskusi.
Dalam refleksinya, Yusri memandang bela negara tidak terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, pemberantasan korupsi, kepatuhan hukum, serta upaya menjaga persatuan.
Menurut perspektif tersebut, tantangan seperti disinformasi, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai peran masing-masing.
Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Perlu Diperkuat
Yusri menilai kemandirian pangan dan energi serta pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan aspek penting dalam membangun kemandirian bangsa.
Potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan sumber daya alam perlu dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan petani, nelayan, serta masyarakat di daerah.
Selain itu, pembangunan berbasis desa dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu didukung melalui akses permodalan, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan pemasaran.
Pengembangan komoditas unggulan serta potensi budaya lokal juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja apabila dikelola secara tepat.
Pemerataan pembangunan, menurut refleksi tersebut, tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pers Profesional Menjaga Kualitas Informasi Publik
Sebagai advokat dan penasihat hukum APPI Sulawesi Selatan, Yusri turut menyoroti peran pers dalam menyampaikan informasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Di tengah derasnya arus informasi digital, akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik perlu terus dijaga. Pelaksanaan tugas pers juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sinergi antara TNI, pemerintah, dan insan pers dinilai penting untuk mendukung komunikasi publik yang sehat. Namun, kerja sama tersebut harus tetap menghormati kebebasan pers, independensi jurnalistik, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Pers yang profesional dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosialnya.
Sinergi TNI dan Masyarakat Perlu Berkelanjutan
Komsos TNI TA 2026 di Makassar diharapkan memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, akademisi, pelaku usaha, insan pers, dan masyarakat.
Sinergi tersebut perlu diwujudkan melalui kegiatan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan publik, termasuk penguatan wawasan kebangsaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bagi Yusri Yunus, bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi sesuai profesi masing-masing, baik dalam penegakan hukum, pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, maupun penyampaian informasi yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, persatuan bangsa perlu diperkuat melalui kerja nyata, integritas, keadilan, dan pemerataan kesempatan. Kolaborasi yang sehat antara TNI dan masyarakat diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk menjaga keutuhan NKRI serta mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
Red.
